Praktik Pelimpahan Utang Buruh Nelayan kepada Punggawa Lopi di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene Perspektif KUHPerdata dan Hukum Ekonomi Syariah

Abstract

ABSTRAK Nama : Mawar Rezkyanti NIM : 20256120069 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah Judul : Praktik Pelimpahan Utang Buruh Nelayan kepada Punggawa Lopi di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene Perspektif KUHPerdata dan Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini membahas tentang 1) Praktik pelimpahan utang buruh nelayan kepada punggawa lopi di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene 2) Tinjauan KUHPerdata dan hukum ekonomi syariah terhadap pelimpahan utang buruh nelayan kepada punggawa lopi di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis, pendekatan empiris dan pendekatan normatif (syar’i). Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi dan juga wawancara. Kemudian data yang telah dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan cara mereduksi data, selanjutnya menyajikan data dengan memberikan makna dari setiap data yang telah dikumpulkan, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pelimpahan utang buruh nelayan kepada punggawa lopi di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene hampir dialami oleh semua punggawa lopi sebagai ketua kelompok nelayan, hal ini terjadi apabila terdapat buruh nelayan yang beralih pekerjaan atau pindah ke kapal lain dikarenakan berbagai alasan, sehingga hal ini membuat punggawa lopi merasa terbebani terhadap pelunasan utang yang hanya ditanggung sendiri. Selain itu, pelimpahan utang tersebut terjadi dikarenakan punggawa lopi tidak tegas untuk menagih anggotanya sehingga buruh nelayan merasa tidak terbebani untuk melunasi utang tersebut. Dalam KUHPerdata, perjanjian yang dilakukan tidak sesuai dengan salah satu asas perjanjian dalam hukum positif yaitu asas kepatutan. Sedangkan dalam perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik pelimpahan utang buruh nelayan kepada punggawa lopi di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene, tidak sesuai dengan salah satu prinsip hukum ekonomi syariah yaitu prinsip keadilan karena praktiknya yang merugikan salah satu pihak dari kerja samanya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian yakni, 1) Seharusnya perjanjian antara kelompok nelayan dilakukan secara tertulis agar terciptanya kepastian hukum antara pihak yang berakad dan terhindar dari tindakan wanprestasi dalam pembagian hasil tangkap, baik ketika untung maupun rugi. 2) Seharusnya punggawa lopi lebih tegas untuk menagih buruh nelayan agar tidak terjadi pembebanan secara sepihak.