Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjanjian Kerja Usaha kemiri Terhadap Pekerja di Desa Lembang-Lembang

Abstract

Nama NIM Program Studi Judul

: Sri Afni Mutiara : 20256121069 : Hukum Ekonomi Syariah : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjanjian Kerja Usaha kemiri Terhadap Pekerja di Desa Lembang-Lembang

Penelitian ini membahas tentang 1) praktik perjanjian kerja usaha kemiri terhadap pekerja di Desa Lembang-Lembang, 2) prespektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik perjanjian kerja terhadap pekerja di Desa Lembang-Lembang. Jenis penelitian kualitatif (field research) menggunakan pendekatan normatif syar’i dan pendekatan sosiologis. Data yang dikumpulkan menggunakan metode observasi dan wawancara. Data yang telah dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk data dan dari data tersebut diambil kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktik perjanjian kerja usaha kemiri di Desa Lembang-Lembang dilakukan secara sederhana dan bersifat lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Hubungan kerja dibangun berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan (‘urf) yang berkembang di masyarakat. Sistem pengupahan bervariasi, seperti upah borongan, per kilogram, dan harian, serta telah dipahami dan disepakati oleh para pihak meskipun tidak terdapat standar tertulis. 2) Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut termasuk dalam akad al-ijārah dan dinyatakan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat akad. Selain itu, praktik ini dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih karena tidak bertentangan dengan prinsip syariah, meskipun masih memiliki kelemahan dalam aspek administratif, khususnya ketiadaan pencatatan tertulis yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dikemudian hari. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi pada praktik perjanjian kerja usaha kemiri terhadap pekerja di Desa Lembang-Lembang sebagai implikasi dari penelitian yaitu: 1) bagi pemilik usaha, untuk membuat perjanjian kerja tertulis yang sederhana, jelas , dan transparan, guna memperkuat kepastian hukum serta melindungi hak dan kewajiban para pihak. 2) bagi pekerja lebih proaktif dalam memahami dan memastikan kejelasan hak serta kewajibannya dalam hubungan kerja serta memastikan adanya kejelasan kesepakatan kerja sejak awal. Dengan demikian praktik perjanjian kerja dapat berjalan lebih tertib, adil, dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.