Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Murabahah Wal Wakalah Pada Produk Pembiayaan koperasi mitra Dhuafa Di Desa Bonde Kecamatan Campalagian

Abstract

ABSTRAK

Nama : Muh. Muhdar NIM : 20256120148 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Murabahah Wal Wakalah Pada Produk Pembiayaan koperasi mitra Dhuafa Di Desa Bonde Kecamatan Campalagian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad Murabahah Wal Wakalah pada produk Pembiayaan di Koperasi Mitra Dhuafa Desa Bonde serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Koperasi Mitra Dhuafa di Desa Bonde telah menerapkan akad Murabahah Wal Wakalah dalam produk Pembiayaannya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi anggotanya dalam mendapatkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Syariah. Namun, di balik penerapan akad ini, muncul pertanyaan mendasar terkait sejauh mana implementasi akad tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggabungkan analisis normatif syari’i dan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Akad Murabahah Wal Wakalah pada koperasi ini diterapkan dengan mewakilkan pembelian barang kepada anggota, yang kemudian melakukan pembelian dengan harga yang telah mencakup margin keuntungan yang disepakati. Mekanisme angsuran yang diterapkan memberikan kemudahan bagi anggota dalam mengakses pembiayaan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan akad Wakalah, khususnya pada penunjukan anggota sebagai wakil dalam melakukan pembelian barang. Dalam prinsip hukum ekonomi syariah, akad Wakalah mengharuskan pemisahan peran yang jelas antara pemberi kuasa (koperasi) dan penerima kuasa (wakil). Ketidaktepatan ini berpotensi menyebabkan tumpang tindih peran dan bertentangan dengan konsep amanah dan independensi, yang merupakan elemen kunci dalam akad Wakalah. Selain itu, meskipun koperasi telah menerapkan transparansi dalam akad Murabahah dengan menjelaskan harga pokok barang, margin keuntungan, dan mekanisme pembayaran, akad Wakalah yang dijalankan masih berisiko mengandung ketidakpastian jika tidak diikuti dengan mekanisme pengawasan syariah yang memadai. Oleh karena itu, agar sesuai dengan hukum ekonomi syariah, koperasi perlu memastikan bahwa pihak yang ditunjuk sebagai wakil benar-benar independen, memiliki pemahaman tentang amanah, serta terikat pada ketentuan yang transparan dan adil sesuai dengan prinsip syariah.