Analisis Pembiayaan Porsi Haji di Pegadaian Majene dalam Perspektif Maqashid Syariah

Abstract

ABSTRAK

Nama : Nurul Asmi NIM : 20256120056 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Judul : Analisis Pembiayaan Porsi Haji di Pegadaian Majene dalam

Perspektif Maqashid Syariah Penelitian ini membahas tentang 1.) Mekanisme Pembiayaan Porsi haji di Pegadaian Majene dan 2.) Analisis Pembiayaan Porsi Haji di Pegadaian Majene dalam Perspektif Maqashid Syariah. Penelitian ini mengkaji analisis pembiayaan porsi haji dalam perspektif

Maqashid syariah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif- empiris. dengan pendekatan konseptual dan studi kasus, pendekatan konseptual

dilakukan melalui kajian literatur yang terkait dengan pembiayaan syariah dan prinsip maqashid syariah dan studi kasus dilakukan pada lembaga yang menawarkan produk pembiayaan porsi haji serta sosiologis hukum untuk menguji realitas nasabah yang melakukan pembiayaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis kesesuaian antara konsep ideal pembiayaan porsi haji berdasarkan prinsip Maqashid Syariah dengan implementasinya dalam praktik di lapangan. Dengan pengumpulan data melalui wawancara,observasi,dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, mekanisme pembiayaan porsi haji dilakukan melalui 5 tahap, yaitu tahap pengajuan pembiayaan,tahap penaksiran jaminan, memperoleh SA BPIH di bank,pengisian SPPH, dan terakhir penyerahan SPPH,SA BPIH, dan buku tabungan ke Pegadaian sebagai jaminan.kedua analisis pembiayaan porsi haji di pegadaian Majene dalam perspektif maqashid syariah penelitian ini menemukan bahwa aspek memelihara agama (Hifdz ad-din) sejalan dengan prinsip maqashid syariah dengan meningkatan akses kemudahan masyarakat dalam melaksakan ibadah haji, aspek memlihara jiwa (Hifdz-an-nafs) dengan memberikan opsi cicilan yang sesuai dengan kemampuan nasabah, aspek memilihara akal (Hifdz-al-‘aql) dengan memberikan pemahaman terkait risiko dan manfaat pembiayaan, aspek memilihara harta (Hifdz al-maal) peneliti menemukan bahwa ada kesenjangan terkait dengan konsep ideal dan implementasinya dilapangan yakni ketidaksesuaian praktik ta’wid (denda) dengan fatwa No.43/DSN-MUI/VIII/2004 yakni Pegadaian cabang Majene seharusnya tidak mencantumkan besaran kerugian dalam akad, dan jumlah kerugiannya harus berupa kerugian secara ril bukan hanya perkiraan saja peneliti menemukan bahwa dalam prinsip memelihara harta belum sepenuhnya sesuai dengan Maqashid syariah sebab besaran denda tidak berdasarkan kerugian ril yang menyebabkan kerugian bagi nasabah, dan dalam aspek memelihara keturunan (Hifdz-nasl) diwujudkan dengan melakukan survey kelayakan nasabah dalam memperoleh pembiayaan. Kata kunci : Pembiayaan Porsi Haji,Rahn,Perspektif Maqashid Syariah