Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kebijakan Pemerintah Terkait Sistem Pengelolaan Tambang Batu Bara Di Desa Bonehau Kec Bonehau Kab Mamuju

Abstract

ABSTRAK

Nama : Abd Rahman NIM : 20256120001 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah Judul :Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kebijakan Pemerintah Terkait Sistem Pengelolaan Tambang Batu Bara Di Desa Bonehau Kec Bonehau Kab Mamuju

Penelitian ini membahas tentang sistem pengelolaan tambang batu bara di desa bonehau kecamatan bonehau kabupaten mamuju. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam pengelolaan tambang batu bara di Desa Bonehau, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, melalui perspektif hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah menawarkan prinsip-prinsip yang berorientasi pada keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab, yang relevan untuk diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan metode studi kasus yang melibatkan analisis dokumen kebijakan, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta observasi langsung di lapangan dan Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan Teologi Normatif dan pendekatan sosiologis hukum Data dikumpulkan dengan menggunakan metode Observasi lapangan dan wawancara Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan tambang batu bara di Desa Bonehau masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya pengawasan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta dampak negatif terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Meskipun terdapat upaya untuk mengurangi dampak negatif tersebut, implementasi kebijakan seringkali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal distribusi manfaat ekonomi yang tidak merata dan kurangnya perlindungan terhadap lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai pengelolaan tambang batu bara yang lebih adil dan berkelanjutan, kebijakan pemerintah perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Rekomendasi yang diajukan termasuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran yang merugikan lingkungan dan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.