Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Betteng

Abstract

ABSTRAK

Nama : Gusman Nim : 20256121038

xvii Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Simpan Pinjam

Pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Betteng Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik sistem simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Betteng dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Fokus kajian terletak pada kesesuaian akad yang digunakan, mekanisme pelaksanaan, serta dampak hukum dari kegiatan simpan pinjam terhadap prinsip-prinsip syariah. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengurus BUMDes, dan masyarakat yang menjadi nasabah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014, Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021, serta ketentuan syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem simpan pinjam yang dijalankan oleh BUMDes Desa Betteng masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Akad yang digunakan hanya berupa surat permohonan pinjaman disertai persyaratan, tanpa mencantumkan secara rinci hak dan kewajiban para pihak, ketentuan wanprestasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Ketentuan denda keterlambatan sebesar Rp250 per hari setelah jatuh tempo juga belum sesuai dengan prinsip syariah karena termasuk unsur tambahan yang dapat dikategorikan sebagai riba. Selain itu, tidak adanya upaya penyelesaian ketika terjadi kredit macet menyebabkan terhentinya perputaran dana BUMDes yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem simpan pinjam pada BUMDes Desa Betteng perlu dilakukan pembenahan agar selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Ketidaklengkapan akad, tidak adanya pencatatan yang sistematis, serta pemberlakuan denda keterlambatan menjadi indikator lemahnya pemahaman pengelola terhadap ketentuan akad dalam syariah.