ANALISIS MASLAHAH MURSALAHTERHADAP HAK WARIS ANAK DARIPERKAWINAN SEDARAH

Abstract

ABSTRAK Nama : MARWAH NIM : 20156120023 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI) Judul : Analisis Maslahah Mursalah terhadap Hak Waris Anak dari Perkawinan Sedarah Penelitian ini membahas tentang 1) Penelitian ini membahas tentang 1) Bagaimana status nasab anak yang terlahir dari perkawinan sedarah 2) Bagaimana status hak waris anak yang terlahir dari perkawinan sedarah ditinjau dari perspektif maslahah mursalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian Library Research (Kepustakaan) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis/Perundang-undangan dan pendekatan teologi normatif syar’i (Maslahah Mursalah). Data dikumpulkan dengan metode studi pustaka data sekunder dengancara melakukan penelusuran di internet tentang litaratur-literatur atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan judul penelitian. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perkawinan sedarah dianggap tidak sah menurut hukum Islam, namun anak yang terlahir dari perkawinan tersebut tetap memiliki hak untuk dipenuhi kebutuhannya berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan.Dalam konteks maslahah mursalah, perlindungan terhadap hak anak termasuk hak waris merupakan bentuk menjaga keberlangsungan hidup anak sebagai pihak yang tidak bersalah.Maslahah mursalah dapat menjadi landasan hukum serta solusi alternatif yang memastikan hak waris anak dari perkawinan sedarah terpenuhi tanpa mengesampingkan atau mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.Hal ini juga mendukung perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial serta mencegah potensi kemudharatan yang dapat terjadi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu 1) Menyelidiki asal usul masing-masing dari para pihak, 2) Bagi pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan harus lebih cermat memeriksa segala sesuatu yang berkaitan dengan rukun, syarat, maupun larangan perkawinan, 3) Selalu menjaga diri dan keluarga dari hal-hal yang dilarang oleh agama, 4) Pemerintah turut memperhatikan masyarakatnya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari norma.