Skripsi Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam

Permanent URI for this collection

https://repository.stainmajene.ac.id/handle/123456789/102

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 50
  • Item
    AKSEPTASI MASYARAKAT TERHADAP KEBERADAAN BANK SYARIAH INDONESIA (Studi Kasus Masyarakat Desa Baru)
    (Repository STAIN MAJENE, 2025-03-03) NURPADILAH
    ABSTRAK Nama : Nurpadilah NIM : 20256120021 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah Judul : Akseptasi Masyarakat terhadap Keberadaan Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Masyarakat Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar) Penelitian ini membahas tentang akseptasi atau penerimaan masyarakat terhadap keberadaan Bank Syariah Indonesia di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, kemudian faktor penyebab sehingga Masyarakat Desa Baru lebih memilih menjadi nasabah Bank Republik Indonesia dibandingkan Bank Syariah Indonesia. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data penelitian ini ialah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data berupa; observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrument penelitian yakni peneliti sendiri akan tetapi di bantu oleh instrument pendukung yakni pedoman wawancara. Tehnik pengelolaan dan analisis data berupa; reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Dan pengujian keabsahan data yakni melalui tehnik triangulasi berupa; triangulasi metode, triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masyarakat Desa Baru belum sepenuhnya menerima akan keberadaan Bank Syariah Indonesia dikarenakan masyarakat hanya sebatas tahu tanpa mengetahui layanan apa saja yang disediakan. Jikalau pun tahu Masyarakat hanya tahu mengenai layanan apa yang dipakai tanpa tahu menjelaskan bagaimana layanan yang mereka gunakan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Baru lebih memilih menjadi nasabah Bank Republik Indonesia dibandingkan Bank Syariah Indonesia, diantaranya: tidak adanya sosialisasi dari pihak Bank Syariah Iondonesia, ketertarikan dengan layanan yang ada pada Bank Republik Indonesia, waktu pendirian Lembaga Keuangan dan mengenai jarak kantor dengan tempat tinggal masyarakat, serta tidak adanya kantor Bank Syariah Indonesia di Desa Baru. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti menawarkan beberapa Solusi yang dapat dilakukan sebagai implikasi penelitian yaitu: 1) Bagi Bank Syariah Indonesia untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Baru mengenai sistem pelayanan, keunggulan dan perbedaan antara bank lainnya. 2) Bagi pemerintah untuk mendirikan Bank Syariah Indonesia di Kecamatan Luyo agar mudah diakses oleh Masyarakat. 3) Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti di bidang ini, dapat dijadikan gambaran, informasi, masukan serta menambah referensi mengenai Akseptasi Masyarakat Terhadap Keberadaan Bank Syariah Indonesia. 4) Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang perbankan syariah, khususnya dalam bidang penerimaan masyarakat terhadap keberadaan Bank Syariah Indonesia.
  • Item
    STUDY KOMPARATIF STATUS HUKUM PERNIKAHAN PENYANDANG TUNAGRAHITA (CACAT MENTAL) PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974
    (Repository STAIN Majene, 2025-03-03) NURMADINAH. H
    ABSTRAK Nama : Nurmadinah. H NIM : 20156120017 Program Studi : Hukum Keluarga Islam Judul : Study Komparatif Status Hukum Pernikahan Penyandang Tunagrahita (Cacat Mental) Perspektif Imam Syafi’i dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Penelitian ini membahas tentang status hukum pernikahan penyandang tunagrahita perspektif Imam Syafi’i dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Yang di mana calon mempelai laki-laki dan perempuan harus mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang suami dalam membina rumah tangga agar terjalinnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua manusia terlahir dalam keadaan yang normal, salah satunya yaitu adanya gangguan keterhambatan mental yang dalam hal ini diistilahkan dengan tunagrahita. Tentunya dalam pernikahan penyandang tunagrahita harus diketahui bagaimana status dari pernikahan tersebut serta bagaimana hak dan kewajibannya bisa tercapai. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif yang di mana sumber data diperoleh dari kepustakaan (Library Research), dengan menggunakan pendekatan teologi normatif (syar’i) dan pendekatan yuridis. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu : 1. Apa landasan Imam Syafi’i dalam menetapkan status hukum pernikahan penyandang tunagrahita?. 2. Bagaimana perbandingan antara perspektif Imam Syafi’i dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai status hukum pernikahan penyandang tunagrahita. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Imam Syafi’i dalam menetapkan hukum berlandaskan pada al-Qur’an, Hadist, Sunnah, Ijma dan Qiyas dalam memutuskan sesuatu. Dalam hal ini pandangan Imam Syafi’i dalam terjemahan kitab al-Umm bahwa setiap akad yang dilakukan oleh penyandang tunagrahita harus melalui persetujuan dan izin wali. Sedangkan perbandingannya dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai status hukum dari penyandang tunagrahita tidak dijelaskan secara spesifik sehingga bisa dikatakan bahwa pernikahan penyandang tunagrahita sah, dengan tetap memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka implikasi dari penelitian yaitu, pernikahan bagi seorang penyandang tunagrahita, sebelum wali memberikan izin untuk melangsungkan pernikahan wali harus mengenal terlebih dahulu kondisi yang dialami oleh penyandang tunagrahita serta mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan dan dampak yang akan terjadi dalam rumah tangga ke depannya. Selain itu untuk memperjelas dan menghindari diskriminasi dari status pernikahan penyandang tunagrahita maka pemerintah hendaknya mengatur lebih jelas kedudukan dari pernikahan penyandang tunagrahita.
  • Item
    TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSESI MANGNGESSE’ DALAM TRADISI MASYARAKAT PATTAE’ DI DESA BATETANGNGA KECAMATAN BINUANG
    (Repository satain majene, 2025-03-03) NURMADIAH AL-KADRI
    Nama : Nurmadiah Alkadri NIM 20156120045 Program Studi : Hukum Keluarga Islam Judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Mangngesse‟ dalam Tradisi Masyarakat Pattae‟ di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang” Penelitian ini membahas tentang 1) Prosesi Mangngesse‟ pada tradisi masyarakat Pattae‟ di Desa Batetangnga 2) Tinjauan Hukum Islam terhadap Prosesi Mangngesse‟ pada tradisi masyarakat Pattae‟ di Desa Batetangnga Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif kualitatif dengan fokus kajian lapangan (field research) dengan melihat fenomena-fenomen yang riel (alamiah) terjadi, penelitian ini ialah pendekatan sosiologi dan pendekatan teologi normatif (syar‟i). Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan analisis. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis secara kualitatif yaitu dengan mereduksi data, menyajikan data, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosesi mangngesse‟ dalam tradisi masyarakat pattae‟ dianggap sebagai kesyukuran, tolak bala, dan doa keselamatan. Prosesi mangngesse‟ dalam tradisi masyarakat pattae‟ memiliki nilai religi dan ritual, yang mempertemukan Islam dan budaya lokal. Dilihat dari tinjauan hukum Islam mengenai prosesi mangngesse‟ diperbolehkan dilakukan atau hukumnya Mubah, dalam artian boleh selama prosesi mangngesse‟ masih sejalan dengan ajaran Islam dan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Prosesi mangngesse‟ boleh dilakukan dan dipertahankan dalam masyarakat. Karena tujuan dari prosesi mangngesse‟ semata-mata bertujuan untuk tolak bala, doa keselamatan, dan mengharap ridha Allah Swt., dan tidak memiliki tujuan selainnya atau menyekutukan Allah Swt. Prosesi mangngesse‟ sejalan dengan ‘urf, kaidah Al- ‘Adatu Muha}kkamah dan Maq>as}id Syaria’ah. Prosesi mangngesse‟ mengandung nilai-nilai keislaman yang tertuang dalam prosesi yang memiliki doa simbolik, dan nuansa Islam terasa kental dengan adanya ma‟ baca dan barazanji. Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka yang menjadi implikasi dalam penelitiani ini, yaitu peneliti mengharapkan kebiasaan mangngesse‟ tetap dilestarikan dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang menjadikan prosesi mangngesse‟ menjadi sesuatu hal yang bersifat negatif. Dan segala bentuk atau pengaruh yang mungkin saja akan terjadi apabila prosesi mangngesse‟ tidak dilakukan, sebaiknya dihilangkan dari pandangan masyarakat. Agar tidak mendorong manculnya sikap kemusyrikan yang dapat menyesatkan..
  • Item
    PENERAPAN DIVERSI PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn
    (Repository STAIN Majene, 2025-02-25) AHMAD MUJAENI
    ABSTRAK Nama : Ahmad Muzaeni Nim : 20156119066 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI) Judul : Penerapan Diversi Pada Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dalam penyelesaian perkara pidana yang di lakukan anak di Pengadilan Negeri Majene apakah sudah sesuai dengan amanat Konstitusi atau tidak. Untuk mengetahui apa saja kendala atau hambatan dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn mengenai penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Majene. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan Yuridis Empiris , teologi Normatif (Syar’i) dan Konseptual. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Kemudian metode pengumpulan data dan analisis data dilakukan dengan dua metode lapangan dan kepustakaan, dan Teknik pengelolaan data dan analisis data dilakukan dengan melalui empat tahapan, yaitu reduksi data, analisis data, penyajian data kemudian membuat keimpulan. Berdasarkan hasil penelitian karena di tengah proses diversi sendiri mengalami kegagalan karna tidak menemui kesepakatan antara korban dan pelaku karna dalam penerapan diversi terdapat syarat-syarat yang perlu di ketahui seperti yang terdapat dalam Pasal 7 (2) “a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (Tujuh) Thun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Faktor budaya dan masyarakat juga menjadi salah satu penghambat dalam penerapan diversi karena mengingat bahwa kultur masyarakat mandar khusunya kota majene lebih mengedepankan kekerasan ketimbang berdamai, kemudian budaya yang selalu mereka pegang mengenai penyelesaian masalah melaui kekerasan bahkan tidak sedikit yang sampai menghilangkan nyawa antar orang yang berkonflik sehingga dalam hal ini diversi sulit di terapkan karena beberapa faktor ini. Implikasi penelitian terkait penerapan diversi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur. Perlunya ketegasan dari pihak penegak hukum untuk mampu mengedepankan diversi di tiap tindak pidana anak di bawah umur, adanya sosialisasi yang di adakan pihak-pihak penegak hukum terhdadap msayarakat mengenai Undang-Undang Sistem peradilan pidana anak No.11 Tahun 2012 dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak. Kata kunci : Diversi, Tindak Pidana Pencurian, Anak Dibawah Umur
  • Item
    ANALISIS MASLAHAH MURSALAHTERHADAP HAK WARIS ANAK DARIPERKAWINAN SEDARAH
    (Repository STAIN MAJENE, 2025-02-25) MARWAH
    ABSTRAK Nama : MARWAH NIM : 20156120023 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI) Judul : Analisis Maslahah Mursalah terhadap Hak Waris Anak dari Perkawinan Sedarah Penelitian ini membahas tentang 1) Penelitian ini membahas tentang 1) Bagaimana status nasab anak yang terlahir dari perkawinan sedarah 2) Bagaimana status hak waris anak yang terlahir dari perkawinan sedarah ditinjau dari perspektif maslahah mursalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian Library Research (Kepustakaan) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis/Perundang-undangan dan pendekatan teologi normatif syar’i (Maslahah Mursalah). Data dikumpulkan dengan metode studi pustaka data sekunder dengancara melakukan penelusuran di internet tentang litaratur-literatur atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan judul penelitian. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perkawinan sedarah dianggap tidak sah menurut hukum Islam, namun anak yang terlahir dari perkawinan tersebut tetap memiliki hak untuk dipenuhi kebutuhannya berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan.Dalam konteks maslahah mursalah, perlindungan terhadap hak anak termasuk hak waris merupakan bentuk menjaga keberlangsungan hidup anak sebagai pihak yang tidak bersalah.Maslahah mursalah dapat menjadi landasan hukum serta solusi alternatif yang memastikan hak waris anak dari perkawinan sedarah terpenuhi tanpa mengesampingkan atau mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.Hal ini juga mendukung perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial serta mencegah potensi kemudharatan yang dapat terjadi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu 1) Menyelidiki asal usul masing-masing dari para pihak, 2) Bagi pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan harus lebih cermat memeriksa segala sesuatu yang berkaitan dengan rukun, syarat, maupun larangan perkawinan, 3) Selalu menjaga diri dan keluarga dari hal-hal yang dilarang oleh agama, 4) Pemerintah turut memperhatikan masyarakatnya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari norma.