Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Usaha Online Tidak Berizin di Kecamatan Tinambung (Implementasi PP Nomor 80 Tahun 2019)

Abstract

Nama : Muhammad Umar Rasyid Nim : 20256120077 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Usaha Online Tidak Berizin di Kecamatan Tinambung (Implementasi PP Nomor 80 Tahun 2019)

Penelitian ini membahas tentang Analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik usaha online tidak berizin di Kecamatan Tinambung (Implementasi PP Nomor 80 Tahun 2019 Dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis dan melakukan interaksi dan komunikasi secara langsung dengan informan dengan tujuan untuk menganalisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik usaha online tidak berizin di Kecamatan Tinambung (Implementasi PP Nomor 80 Tahun 2019). Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha online di wilayah tersebut mayoritas belum memiliki izin resmi, baik karena kurangnya informasi, anggapan bahwa prosedur izin sulit, maupun minimnya sosialisasi dari pemerintah. Dalam perspektif hukum syariah, jual beli online tetap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta tidak mengandung unsur yang diharamkan. Secara hukum positif, meskipun tidak ada pelanggaran langsung akibat ketiadaan Perda, usaha online tanpa izin tetap dikategorikan ilegal secara umum.. Selain itu, efektivitas pengawasan terhadap pelaku usaha online tidak berizin masih rendah, karena belum adanya regulasi daerah yang mengatur secara khusus dan belum diterapkannya sanksi yang tegas. Untuk itu, diperlukan dasar hukum yang lebih kuat di tingkat daerah, optimalisasi sistem OSS, serta strategi penegakan hukum secara bertahap. Berdasarkan hasil penelitian, Pelaku usaha online di Kecamatan Tinambung perlu menyadari bahwa legalitas usaha bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan mengakses dukungan usaha. Minimnya pemahaman tentang regulasi seperti PP No. 80 Tahun 2019 menunjukkan perlunya edukasi yang lebih masif dari pemerintah melalui sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis perizinan berbasis OSS Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Usaha Online, Berizin, PP No.80 Tahun 2019