KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERKAIT USAHA PERTAMINI TANPA IZIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI KABUPATEN MAJENE

Abstract

ABSTRAK Nama : Mega Wulandari Nim : 20256118073 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah Judul : Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Usaha Pertamini Tanpa Izin Ditinjau Dari Hukum Islam di Kabupaten Majene

Pertamini adalah label yang digunakan oleh penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran menggunakan alat pompa manual dengan gelas takaran. Meskipun mempunyai nama yang hampir mirip dengan PT. Pertamina, tetapi pertamini bukan bagian dari PT. Pertamina dan ia termasuk dalam kelompok bisnis yang illegal. Sales Executive BBM Retail VI, pertamina wilayah Bengkulu, Sigit Wicaksono HP menyebutkan bahwa yang termasuk dalam bagian resmi pertamina adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) dan Agen Premium Minyak Solar (APMS). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1). Bagaimana kebijakan upaya penertiban pertamini tanpa izin yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Majene, (2). Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Pemerintah dan upaya penertiban pertamini tanpa izin di Kabupaten Majene. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsi pemikiran dalam hal karya tulis ilmiah dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat, khususnya terkait kebijakan pemerintah terhadap legalitas pertamini. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Prosedur penelitian kualitatif ini, menghasilkan data dekskriptif, berupa kata-kata tertulis. Berdasarkan pada hasil analisis dan pengolahan data bahwa para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Majene itu illegal, itu dilihat dari tidak adanya aturan yang memperbolehkan pihak pelaku untuk melakukan jual beli dari pemerintah di Kabupaten Majene, Pemerintah Kabupaten Majene sebaiknya sering-sering melakukan sosialisasi kepada pihak yang melakukan pelanggaran dan sebaiknya membuat aturan khusus penjualan bensin Pertamini dan memberlakukan aturan tersebut sesegera mungkin.

Kata kunci : Pertamini, Kebijakan, Peraturan Daerah, Izin dan Hukum Islam