Efektivitas Sosialisasi Pencatatan Nikah Untuk Meminimalisir Pernikahahan Dibawah Tangan Pada KUA Kecamatan Balanipa Perspektif Hukum Islam

Abstract

Nama NIM = Hadis Riwayat : Nur Masitah : 20156121004 ABSTRAK xvii Program Studi : Hukum Keluarga Islam Judul : Efektivitas Sosialisasi Pencatatan Nikah Untuk Meminimalisir Pernikahahan Dibawah Tangan Pada KUA Kecamatan Balanipa Perspektif Hukum Islam Penelitian ini membahas tentang 1) Faktor yang mempengaruhi pernikahan dibawah tangan di Kecamatan Balanipa 2) Efektivitas sosialisasi pencatatan nikah dalam meminimalisir pernikahan dibawah tangan pada KUA Kecamatan Balanipa perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan teologi normatif, pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, metode dokumentasi dan metode wawancara. Kemudian data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan cara mereduksi data, selanjutnya menyajikan data dengan memberikan makna dari setiap data yang telah dikumpulkan kemudian ditarik sebuah Kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dibawah tangan di Kecamatan Balanipa, antara lain karena faktor umur, kurangnya pemahaman hukum dan faktor ekonomi. Tingkat efektivitas sosialisasi pencatatan nikah untuk meminimalisir pernikahan dibawah tangan, jika ditinjau berdasarkan lima indikator atau faktor dari Soerjono Soekanto, menunjukkan bahwa tidak semua indikator atau faktor dapat terpenuhi beberapa kendala yang menjadi penyebab belum efektifnya sosialisasi pencatatan nikah untuk meminimalisir pernikahan dibawah tangan ini antara lain kurangnya peran penegak hukum, minimnya sarana atau fasilitas pendukung, serta rendahnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan aturan dan pentingnya mencatatkan pernikahan. Dalam perspektif hukum Islam terhadap sosialisasi pencatatan nikah untuk meminimalisir pernikahan dibawah tangan pada KUA Kecamatan Balanipa, tidak sesuai dengan salah satu prinsip hukum Islam yaitu, prinsip keadilan karena sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA tidak merata atau tidak menyeluruh sampai kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi penelitian, 1) Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa perlu mempertimbangkan bentuk sosialisasi yang tidak hanya berfokus pada siswa di sekolah tetapi juga melibatkan orang tua secara langsung mengingat peran orang tua lebih berpengaruh. 2) KUA Balanipa perlu menjangkau seluruh masyarakat dalam sosialisasi pencatatan nikah dengan melibatkan pemerintah desa 2) Masyarakat Kecamatan Balanipa seharusnya taat pada aturan yang berlaku agar mereka dapat memperoleh hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.