TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BISNIS KERUPUK TANPA LABEL NAMA (STUDI KASUS DESA BATU TAPANGO)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang 1) bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap bisnis kerupuk tanpa label nama di Desa Batu Tapango dan 2) tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen terhadap bisnis kerupuk tanpa label nama di Desa Batu Tapango. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field reseach) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan teologi normatif syar’i. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode obeservasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bisnis kerupuk tanpa label nama yang ada di Desa Batu Kecamatan Tapango dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan undang-undang perlindungan konsumen dengan demikian nampak jelas bahwa bisnis kerupuk tanpa label nama di Desa Batu Tapango ini bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang perlindungan konsumen, namun secara hukum ekonomi syariah tidak bertentangan hanya saja memang dalam memasarkan atau memproduksi kerupuk ini tidak ada label atau keterangan yang melekat pada hasil produksinya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang dapat dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu menyarankan kepada lembaga-lembaga yang berwenang seperti Dinas PERINDAGKOP UKM Polewali Mandar juga termasuk lembaga sentral di bawah naungan MUI, melakukan pelatihan kepada pelaku bisnis dan melakukan penyuluhan, serta memudahkan masyarakat dalam melakukan pemasangan label dan informasi terkait bagaimana memasarkan produk seusuai dengan dalam syari’at dan undang undang. Diharapkan juga untuk mengeluarkan beberapa kebijakan atau aturan yang tegas kepada para pelaku bisnis yang memiliki efek jera agar tidak terjadi lagi masalah yang ditemukan dilapangan sehingga tercapainya bisnis yang aman sesuai dengan aturan yang ada dalam syari’at dan undang-undang.