Telaah Maqāṣid Al-Sharī‘Ah Terhadap Penyediaan Alat Kontasepsi Bagi Remaja Dan Anak Usia Sekolah

Abstract

Nama : Muhammad Aldi NIM : 20156121048 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI) Judul : Telaah Maqāṣid Al-Sharī‘Ah Terhadap Penyediaan Alat

Kontasepsi Bagi Remaja Dan Anak Usia Sekolah

Penelitian ini mengkaji ketentuan mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan anak usia sekolah sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Ketentuan ini telah memicu perdebatan karena menyentuh masalah moralitas, agama, dan norma sosial, sehingga ambigu dan rentan terhadap multitafsir. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan hukum terkait penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 2024 dan mengkaji relevansinya dengan prinsip-prinsip maqāṣid al- sharī‘ah. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan

pendekatan yuridis-normatif, yaitu mengkaji hukum Islam dan teori hukum dalam kerangka al-ḍarūriyyāt al-khams (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai kontrasepsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 103 ayat (4) sebenarnya hanya diperuntukkan bagi remaja yang telah menikah. Penegasan ini dimaksudkan sebagai upaya menunda kehamilan, terutama ketika calon ibu belum siap secara ekonomi maupun kesehatan. Selain itu, Peraturan Pemerintah ini masih bersifat normatif karena belum didukung regulasi teknis berupa Peraturan Menteri Kesehatan yang merinci mekanisme pelaksanaan, kriteria penerima, dan bentuk pengawasan. Dari perspektif maqāṣid al-sharī‘ah, kebijakan ini relevan karena berorientasi pada perlindungan jiwa, pencegahan kehamilan dini, pengurangan risiko sosial seperti aborsi dan stunting, serta peningkatan kesejahteraan keluarga. Kesimpulannya, ketentuan mengenai penyediaan kontrasepsi bagi remaja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dapat dikatakan selaras dengan tujuan hukum Islam, sepanjang pelaksanaannya dibarengi dengan pembinaan akhlak, pendidikan agama, dan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif.