Optimalisasi Peran Kantor Urusan Agama dalam Menanggulangi Pernikahan Siri di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Abstract

ABSTRAK

Nama : Mifta Hul Jannahhas NIM : 20156120024 Program Studi : Hukum Keluarga Islam Judul : Optimalisasi Peran Kantor Urusan Agama dalam Menanggulangi Pernikahan Siri di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Penelitian ini membahas tentang 1) Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung dalam Penanggulangan Pernikahan Siri Kecamatan Binuang, dan 2) Tanggapan Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama dalam Penanggulangan Pernikahan Siri Kecamatan Binuang. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan Yuridis dan pendekatan Teologi Normatif (Syar’ih) Data dikumpulkan dengan menggunakan metode Obsevasi,wawancara. Dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis ................ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penghambat penanggulangan pernikahan siri ialah :kurangnya kesadaran akan pentingnya pencatatan nikah di Sebagian kecil Masyarakat masih kurang, pernikahan dibawah umur yang terkesan darurat dan jika mengurus dispensasi nikah di pengadilan agama itu terlalu ribet, keinginan untuk merahasiakan hubungan karena takut ketahuan isteri tuanya. Adapun faktor pendukung penanggulangan pernikahan siri ialah: Sebagian besar Masyarakat sudah mengetahui tentang pentingnya pencatatan pernikahan, seluruh takeholder yang ada di kecamatan binuang sepakat untuk menghindari pernikahan siri, Sebagian besar itu merupakan keterpaksaan mengingat keadaan yang terjadi. Tanggapan Masyarakat terhadap kinerja KUA itu Sebagian besar sepakat dalam hal pentingnya pencatatan pernikahan mengingat konsekuensi yang terjadi Ketika pernikahan siri terus-menerus terjadi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, dari data yang didapatkan agar kiranya penanggulan pernikahan siri dan juga untuk keberlangsungan upaya-upaya yang dilakukan agar anggaran dari pusat untuk lebih memprioritaskan kepada upaya KUA dalam penanggulan pernikahan siri dan apabila dibatalkan dapat diberikan sanksi yang lebih tegas agar kedepannya dapat menurunkan angka pernikahan siri.