Tinjauan Ijarah Terhadap Praktik Penyulingan Pada Pabrik Nilam Di Kabupaten Mamuju Kecamatan Tapalang Desa Taan Dusun Serang

Abstract

ABSTRAK

Nama NIM Program Studi Judul

: Zahra Arifuddin : 20256121096 : Hukum Ekonomi Syariah : Tinjauan Ijarah Terhadap Praktik Penyulingan Pada Pabrik Nilam Di Kabupaten Mamuju Kecamatan Tapalang Desa Taan Dusun Serang

Penelitian ini membahas tentang 1) Penerapan praktik penyulingan pada pabrik nilam di Dusun Serang, Desa Taan, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, dan 2) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penyulingan nilam tersebut berdasarkan akad ijarah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan teologi normatif (Syar‟i) serta pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui metode observasi langsung di lokasi penyulingan, wawancara terhadap petani nilam dan operator penyulingan, serta dokumentasi aktivitas penyulingan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data secara sistematis, hingga penarikan kesimpulan berdasarkan makna dan relevansi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyulingan nilam di Dusun Serang dilakukan dengan sistem pembayaran jasa tetap, tanpa memperhatikan banyak atau sedikitnya hasil minyak yang diperoleh. Ketika hasil sedikit, petani tetap harus membayar biaya penuh, sementara penyuling menerima upah tetap tanpa mempertimbangkan hasil kerja. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ijarah, karena tidak mencerminkan nilai keadilan, keterbukaan, dan keseimbangan yang seharusnya terwujud dalam akad kerja sama. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menawarkan dua solusi utama. Pertama, sistem pembayaran jasa perlu disesuaikan dengan hasil minyak serta dilakukan secara transparan dengan laporan tertulis kepada petani. Kedua, masyarakat perlu mendapatkan edukasi dan pendampingan mengenai akad ijarah dan transaksi syariah, dengan dukungan pemerintah desa atau tokoh masyarakat agar sesuai dengan prinsip hukum Islam.