Sistem Penetapan Volume Timbangan Barang pada Jasa ....Pengiriman J&T Express Cabang Balanipa Ditinjau dalam ....Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Abstract

ABSTRAK

Nama : Ulfa Maulin NIM : 20256120066 Program Studi : Hukum Ekonomi dan Syariah Judul : Sistem Penetapan Volume Timbangan Barang pada Jasa ....Pengiriman J&T Express Cabang Balanipa Ditinjau dalam ....Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

__________________________________________________________________ Keberadaan perusahaan jasa pengiriman di era modern ini semakin memudahkan dan menguntungkan masyarakat dalam konteks jual beli barang secara online. Meski demikian, penulis menemukan sebuah kasus yang kurang menguntungkan pihak konsumen dan problematis dari sudut pandang hukum ekonomi Islam. Kasus tersebut adalah penetapan volume timbangan barang atau pembulatan oleh jasa pengiriman J&T Express Cabang Balanipa. Karena itu, penelitian ini mencoba menganalisis: 1.) Bagaimana Mekanisme dan Dampak Tingkat Kepercayaan Konsumen terhadap Penetapan Volume Timbangan di J&T Express Balanipa, 2). Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Volume Timbangan tersebut. Untuk menjawab dua masalah di atas, penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris dan peneltian lapangan dengan tiga pendekatan; teologis-normatif, sosiologis, dan konseptual muamlah. Menurut penulis, jenis dan pendekatan ini kompatibel digunakan dalam menganalisis dua rumusan masalah di atas. Hasil penelitian ini menunjukkan mayoritas konsumen J&T Express Balanipa merasa dirugikan dengan adanya pembulatan timbangan yang diterapkan oleh J&T Express Balanipa. Sistem pembulatan yang dilakukan oleh J&T Express Balanipa bertentangan dengan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibenarkan dalam perspektif ekonomi syariah (Islam). Hal ini karena ia bertentangan dengan sejumlah prinsip ekonomi syariah itu sendiri, yaitu tidak adanya transparansi informasi verbal oleh pihak J&T Express Balanipa kepada penjual (pengirim barang) pada saat akad dilakukan, tidak terpenuhinya asas keseimbangan dan keadilan dalam menimbang berat barang, tidak terpenuhinya prinsip amanah, dimana masing-masing pihak harus memiliki niat baik dalam bertransaksi dan tidak dibenarkan mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya, kemudian pembulatan tersebut berpotensial besar mengandung praktik riba, dan tidak terpenuhinya salah satu unsur syarat sahnya akad, yaitu syarat kebebasan dalam pernyataan kehendak akad (sigat akad) Penelitian ini secara implikatif memberikan manfaat berupa pemahaman baru dan kritis mengenai sistem penetapan volume timbangan berat barang yang diterapkan J&T Express Balanipa, khusunya ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penulis berharap, implikasi ini dapat tertuju kepada masyarakat Balanipa, J&T Express Balanipa sendiri, demikian juga untuk instansi STAIN Majene, peneliti, dan dapat menjadi rujukan bagi para calon peneliti selanjutnya.