JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
Permanent URI for this community
Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Bisnis Islam sebagai salah satu lembaga pelaksana pendidikan pada tingkat Perguruan Tinggi Agama mencoba untuk berperan pada prodi Hukum Ekonomi Syariahdengan harapan lulusan program studi tersebut dapat memberikan kontribusi maksimal sesuai dengan kebutuhan peradilan khususnya lembaga Peradilan Agama. Sebelum ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sengketa ekonomi syariah diselesaikan melalui arbitrase syariah yang penetapan eksekusi berada pada Pengadilan Negeri yang artinya bahwa kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah merupakan sesuatu yang baru bagi Pengadilan Agama yang tidak tertutup kemungkinan timbulnya kurang percaya diri dalam menangani kasus tersebut. Salah satu langkah dalam menjawab tantangan sekaligus peluang tersebut adalah membuka prodi Hukum Ekonomi Syariah.
Browse
Browsing JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM by Issue Date
Results Per Page
Sort Options
-
ItemFARDHU KIFAYAH (Sebuah Analisa Pemikiran Hukum Prof. K.H. Ali Yafie)(Jurnal Hukum Diktum UIN Alaudddin, 0020-07-02) Anwar SadatThis article describes the problem Fardhu kifayah: An Analysis of Legal Thought Prof. K.H. Ali Yafie in which try to explain the concept of Fardhu kifayah once again placing it a more proportional. In this study the authors also try to provide a more solid description set out in the discussion with an intellectual biography of a charismatic cleric in South Sulawesi. The method used in this study pure library approach is to read various scientific works, especially leaders KH Ali Yafie. The results showed fardhu kifaya concept is a concept that is very rational in growing social concern for> people with fixed based on what the writer is term prudence in religion.
-
ItemEKSISTENSI HAKIM MENURUT AL-QUR’AN(AL-FIKR, 2010) Anwar SadatThis article covers about a judge in the view of Remembrance and its relevance to the existence of judges in the present. The method used is a library research that is by examining a number of literature directly related to the focus problem. The results showed that the profession of judges which also is a matter of proud achievement. In neighboring countries like Malaysia and Singapore, a district judge is said to be more respected and authoritative than a regent, or mayor. Charisma is remarkable, because there the judge regarded as a semigod
-
ItemPARADIGMA KH. ALI YAFIE TERHADAP SUMBER- SUMBER HUKUM ISLAM(Jurnal Hukum Diktum,, 2012-01-01) Anwar SadatThis article reviews the paradigm Yafie KH.Ali thinking about the sources of Islamic law in particular sources of law that has been agreed upon. The method used is a literature review with a direct look at various sources or manuscript is an original work of KH Ali Yafie. Ali Yafie figure was one of the active transform thinking through scholarly writings. Primarily covering the social, political, economic, and health dimensions of Islamic studies (Islamic studies)
-
ItemKEDUDUKAN MASLAHAH PERSPEKTIF PROF. K.H. ALI YAFIE (Sebuah Analisa Tentang Epistimologi Hukum Islam)(Jurnal Al-‘Adl, 2013-07-02) Anwar SadatMakalah ini berjudul Kedudukan Maslahah Perpektif Prof. K.H. Ali Yafie: Sebuah Analisa tentang Epistemologi Hukum Islam) yang di dalamnya mencoba memaparkan konsep Maslahah sekaligus menempatkan Maslahah ke posisi yang lebih proporsional.Dalam kajian ini pula Penulis mencoba memberikan uraian yang lebih padat dengan berangkat pada bahasan biografi intelektual Ali Yafie. Adapun metode yang digunakan dalam kajian ini murni pendekatan pustaka yaitu dengan membaca berbagai karya ilmiah para tokoh dalam hal ini K.H. Ali Yafie dan berbagai referensi terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan konsep Maslahah menurut Ali Yafie merupakan tujuan syari'at, yang dianggap sebagai pola umum atau prinsip dasar yang menjiwai seluruh wilayah fiqih.Konsep mashlahah yang ditawarkan Ali Yafie adalah berkisar pada dua hal pokok, yaitu jalb al manfa'ah (mewujudkan manfaat atau kegunaan) dan daf ‘al-madharrah (menghindarkan kemudharratan) yang secara umum mengacu pada tiga konsep kebutuhan yaitu: al-dharuriyat, al-hajiyat,al-tahsiniyat
-
ItemMEMOTRET ‘GELIAT’ HUKUM ISLAM DI INDONESIA: SEBUAH PERTARUNGAN KONSTITUSIONAL(JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer, 2014-12-02) Anwar SadatWhen the founders of this country were about to proclaim Indonesia's independence, objections arose from residents of the eastern part of Indonesia who were mostly non-Muslim. They are worried that if the Jakarta Charter becomes the basis of the State, those who are non-Muslim will be marginalized and will become second-class citizens. They threatened to leave Indonesia if forced to do so. For this reason, through wise actions, the founders of the State agreed that the first precepts in the Jakarta Charter which stated Divinity with the obligation to carry out Islamic syari'at for its adherents to be replaced with the One Godhead. The Lordship in One God as the first precept coupled with four other principles known as Pancasila are then used as the basis of the State. Compromises such as making Indonesia not purely a secular state but also not becoming an Islamic state. Indonesia then introduced itself as the Pancasila State. In the Pancasila State all religions are placed in the same position. All citizens have the right to practice their religion and worship according to their religion and belief. However, this "wise" decision did not leave all Muslims feeling relieved and satisfied. Some Muslims still want and continue to fight for the Jakarta Charter, or more precisely the seven words in the Jakarta Charter, to be included in the constitution. Because with the inclusion of seven words in the Jakarta Charter, Indonesia by itself, seen from its constitution, has become an Islamic State.
-
ItemLOKKO’ TRADITION IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE AND ITS IMPACT ON PATAMPANUA SOCIETY IN POLEWALI MANDAR REGENCY(JOURNAL OF ISLAM AND SCIENCE, 2015-06-01) Anwar SadatHumans have been predetermined as social beings for the reason that in meeting their needs they have to interact with others. Accordingly, humans tend to live in groups and society. These groups then agreed to set up rules to deal with the attitudes and behaviors in their environments. These rules later on developed into principles, guidelines, and way of life of a society to be kept hold of by each individual in the community. The worldview of a community greatly influence the behavior of individuals living in that community environment, hence an individual intending to get along and survive in a particular group of people should be able to comprehend and get familiar with the custom, worldview, and norms applied in the pertinent society.
-
ItemLEGAL OPPORTUNITIES OF BANK INTERESTS: REINVENTING ANALYSIS OF THE MASHLAHAT THEORY OF AL-SYATHIBI(Al-Ulum, 2015-06-01) Anwar SadatKajian ini menjelaskan tentang sejumlah analisis peluang hukum bunga tabungan pada bank. Pada umumnya, bank di Indonesia sangat berpengaruh terhadap dinamika kehidupan ekonomi masyarakat. Eksistensinya menyebar secara merata hingga ke pelosok. Hal ini berimplikasi pada kemudahan akses dan pelayanan pada masyarakat luas. Jika penetapan keharaman bunga tabungan bank dimunculkan, dapat mengakibatkan gejolak ekonomi berupa pengalihan dana besar-besaran oleh nasabah yang dapat berdampak secara sistemik terhadap stabilitas ekonomi nasional. Menimbang sebagian besar instansi pemerintah (termasuk kementerian agama) maupun swasta yang mengakomodasi hajat hidup masyarakat luas, khususnya pegawai negeri dan pegawai swasta, yang semakin tergantung dengan eksistensi bank konvensional. Teori Mashlahat yang dikemukakan al-Sy tib dapat memberikan peluang hukum, baik secara makro (umum) maupun mikro (pribadi). Dalam kajian ini, penulis menemukan adanya peluang hukum bunga tabungan bank perspektif analisis teori Mashlahat
-
ItemIKHTILAF DI KALANGAN ULAMA AL-MUJTAHIDIN(Al-Risalah UIN aLAUDDIN, 2015-11-02) Anwar SadatThis articel study abaut mani factor that cause difference of muslim scholars vieus. This difference of vieus incloding: difference of vieu abaut the death of Rasululullah, his khalifa after him, difference vieu abaut umbiliver to pei the zakat (purification), the difference of vieu abaut islamic law (fiqh). The method that used in this articel is library reseach. Which analyze several references which are related to those different vieu direcdly. The result of the riset shows that factors wich cause differences of vieus such as difference if verse of quranic reading method, mathod of analysing or jugje hadis , quranic tex wich double posibility meaning, the tex have contradictive meaning one eact other, there cases that have no real tex
-
ItemSTRATEGI TRANSFORMASI HUKUM ISLAM DALAM PEMBINAAN HUKUM NASIONAL(Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum,, 2018-07-01) Anwar SadatKajian ini mengulas tentang strategi transformasi hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional. Hasil kajian menunjukan bahwa secara garis besar ada dua jalur penerapan hukum Islam yag dapat ditempuh dalam upaya pembinaan hukum nasional yaitu jalur transformasi ke dalam undang-undang maupun jalur non transformasi di luar per-undang-undang-an yang berlaku.
-
ItemECO-FIQH: PENDEKATAN MASLAHAT TERHADAP AMDAL DAN KONSERVASI LINGKUNGAN(UIN Alauddin Makassar Sulawesi Selatan 1, STAIN Majene Sulawesi Barat, 2019-10-02) Muhammad Yusuf ; Anwar SadatKajian ini berangkat dari sebuah postulat bahwa maslahat dan teksteks primer Islam tidak pernah bertentangan secara hakiki sebab naṣ suci adalah panduan bagi manusia untuk meraih maslahat di dunia dan di akhirat. Berangkat dari pendekatan maslahat, lahirlah gagasan dan konsep eco - fiqh , yaitu sebuah gagasan untuk merespons berbagai masalah lingkungan. Artikel ini merupakan studi tentang eco - fiqh yang bertumpu pada pendekatan maslahat dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) secara umum. Untuk merealisasi maslahat dalam pembangunan, aturan tentang Amdal mesti dipatuhi, karena hal itu sejalan dengan prinsip bahwa mencegah dampak buruk ( mafsadah ) lebih diprioritaskan daripada mengambil maslahatnya. Eco - fiqh ini memberi tuntunan prinsip pencegahan dampak lingkungan jangka panjang daripada sekadar obsesi meraih keuntungan ekonomi jangka pendek. Melestarikan lingkungan merupakan sunah dan doktrin u s ̣ū l ī y ā t ( mainstream ) ajaran Islam yang sering diabaikan. Konservasi lingkungan tidak sekadar merupakan upaya menarik dokrin konservasi lingkungan masuk ke dalam mainstream ajaran Islam. Dengan demikian akan melahirkan kesalehan ekologis sejajar dengan kesalehan spritual dan kesalehan sosial. Kata kunci: Eco - fiqh , maslahat, Amdal, u s ̣ū l ī y ā t , kesalehan ekologis.
-
ItemPEMALI IN THE PESPECTIVE OF ISLAMIC LAW: A Phenomenological Study in the Patampanua Society, Polewali Mandar(JOURNAL OF CONTEMPORARY ISLAM AND MUSLIM SOCIETIES, 2019-12-02) Anwar SadatPemali in the community has become a local culture that could engineer the community to behave and act. This construction is actually in harmony with the existence of laws that becomes as an avenue to maintain the peace and welfare of people. This research focuses on the concept of pemali in the Mandar tribe community in Patampanua village, Matakali sub-district, Polewali Mandar district from the perspective of Islamic law. From the focus of this research, the approach used is qualitative with phenomenology type. This research found that the existing pemali construction in the Mandar tribe community emerged due to at least three main factors, namely environmental, psychological, and social factors. This construction when viewed from the perspective of Islamic law has a concurring vision to build a society that has morality. So that the subject of society through pemali is always avoided by destructive behavior and attitudes.
-
ItemPamali Culture of Polewali Community in West Sulawesi and Appreciation of Islamic Jurisprudence(el Harakah Jurnal Budaya Islam, 2020) Anwar Sadat ; Muhammad YusufThe article explores the values of the local wisdom (‘urf) of the West Sulawesi Polewali community and an appreciation of Islamic law towards it. This research used a qualitative approach. Data collection was done through triangulation techniques that were intended to obtain more complete data. Data were analyzed with content analysis techniques and semiotics analysis approach. Content analysis can provide closer philosophical meaning of the phrase. While the semiotics approach can help to understand the meaning of the symbolic expressions of Pamali. The phrases in Pamali contain very deep and philosophical meanings. This research showed that Pamali has a depth of meaning so that a symbolic and contextual analysis approaches can give exact meaning of Pamali expression. Thus, the local wisdom in muamalat can be considered in formulating Islamic law that applies to the Mandar community in general and the Polewali community in particular. Local wisdom in the Polewali community can be used as a consideration in the formulation of Islamic law and development policies in Polewali.
-
ItemDinamika Poligami di Tengah Budaya Oligarkis-Patriarkis (Studi pada Masyarakat Poliwali Mandar dan Konawe Sulawesi)(Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2020-06-01) Anwar SadatArtikel ini membahas sisi lain poligami dalam konteks hukum Islam di tengah budaya oligarkis-patriarkis. Selama ini, masyarakat ada yang menganggap realitas poligami sebagai tindakan yang lumrah dilakukan. Namun ada juga yang menyatakan bahwa sejatinya pernikahan perlu dipraktekkan dengan asas monogami. Karenanya, artikel ini fokus pada realitas poligami yang dialami oleh masyarakat kabupaten Poliwali Mandar Sulawesi Barat dan Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara berdasarkan narasi normatif. Kesimpulan dari artikel ini adalah realitas poligami muncul tidak lepas dari landasan nilai teologis dan budaya oligarkis-patriarkis. Oleh karenanya, intepretasi ayat sangat mempengaruhi pemikiran dan praktek pernikahan di suatu masyarakat. Seperti ungkapan satu saja (fa wāḥidah) dalam QS. an-Nisa ayat 3 diintepretasikan bukan larangan berpoligami tetapi tuntutan untuk menikah (menambah) satu lagi selain istri pertama jika tidak mampu berbuat adil. Jika laki-laki mampu untuk berlaku adil pada dimensi materi, maka ia diperkenakan untuk menikah dengan empat perempuan sekaligus.
-
ItemEFEKTIVITAS PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP WONOMULYO(REPOSITORI STAIN MAJENE, 2021) LISA ANUGRAHPermasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo, (2) Faktor yang mendukung dan menghambat dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan atau field research dengan menggunakan metode kuantitatif yaitu metode penelitian yang dipakai untuk meneliti sampel atau popoulasi tertentu, analisis data bersifat statistik yang tujuannya untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dalam penelitian dilakukan dengan pada uji validitas dan reliabilitas. Faktor utama yang harus dilakukan dalam penelitian yaitu memastikan data penelitian tersebut valid, reliabel dan obyektif. Pengolahan data atas hasil penelitian yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu editing data, coding dan transformasi data serta tabulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo dinilai sangat efektif hal ini dibuktikan dengan uji efektivitas responden nasabah KUR dan kelancaran pembayaran angsuran nasabah di Bank Syariah KCP Wonomulyo. Adapun faktor pendukung penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah segi pembagian marginnya yang relatif rendah sehingga banyak nasabah/pelaku usaha yang berminat melakukan pinjaman KUR. Faktor penghambat berupa batas kuota dari pemerintah yang akan muncul pemberitahuan ketika akan dilakukan pencairan dikarenakan kuota yang diberikan itu bersifat umum, dengan kata lain Bank Syariah Indonesia (BSI) tidak mengetahui berapa kuota yang diberikan pemerintah untuk KCP Wonomulyo itu sendiri. Implikasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah untuk memperjelas informasi masalah penyaluran KUR, Bank Syariah Indonesia diharapkan dapat melakukan pembinaan secara efektif dan memantau langsung aktivitas nasabah UMKM penerima KUR agar kinerja program KUR yang telah dicapai dapat dipertahankan dan ditingkatkan, terutama pada Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo. Selain itu, bagi nasabah atau pelaku usaha UMKM penerima KUR dapat memenuhi seluruh persyaratan yang diberikan bank atas program KUR. Diharapkan dapat membantu pelaku usaha dalam menambah modal usaha, mengembangkan usahanya, dan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi agar kesejahteraan masyarakat juga dapat meningkat terutama di Kabupaten Polewali Mandar.
-
ItemPEMAHAMAN AMIL, MUZAKKI DAN MUSTAHIK TERHADAP DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH MENURUT TINJAUAN ISLAM (Studi di Dusun Ba’basondong Desa Kabiraan Kabupaten Majene)(REPOSITORI STAIN MAJENE, 2021) JUMIATIPermasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1). Bagaimana pemahaman amil, muzakki, dan mustahik tentang distribusi zakat fitrah menurut Tinjauan Islam di Dusun Ba’basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene, (2). Apakah faktor penghambat dan pendukung dalam pendistribusian zakat fitrah di Dusun Ba’basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene. Kegunaan penelitian ini yaitu bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca, terutama kepada masyarakat luas tentang distribusi zakat fitrah yang sesuai hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Prosedur penelitian kualitatif ini, menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau informan dan perilaku yang dapat diamati. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data-data yang telah berhasil dikumpulkan, dan dari data tersebutlah ditarik sebuah kesimpulan. Berdasarkan pada hasil analisis dan pengolahan data bahwa distribusi zakat fitrah di Dusun Ba’basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda dilakukan secara merata kepada semua penduduk kecuali panitia zakat, baik fakir miskin, orang miskin, mereka mendapat jumlah yang sama yaitu 7 liter per kepala rumah tangga, dan para panitia zakat mendapat jumlah zakat yang lebih tinggi setiap orang yakni 30 liter di tambah uang 150 per orang. Hal tersebut terjadi karena ilmu pengetahuan masyarakat Dusun Ba’basondong tentang distribusi zakat fitrah masih sangat minim, dan para panitia zakat lebih memprioritaskan dirinya. Dengan penyaluran yang seperti ini maka belum sempurna sesuai dengan Hukum Islam. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan firman Allah swt, dalam Al-qur’an (Qs, At-Taubah/9:60). Dengan penyaluran seperti ini maka dapat mengurangi hak orang yang lebih berhak menerima seperti fakir miskin dan anak yatim. Adapun faktor penghambat penyaluran zakat fitrah yakni karena akses jalan yang masih kurang mendukung, panitia zakatnya sudah berusia tua, sehingga tidak memiliki tenaga untuk mengantar zakat fitrah kesetiap mustahik, kebiasaan masyarakat dalam penyaluran zakat fitrah. Sedangkan faktor pendukung dalam penyaluran zakat fitrah di dusun ini ialah semua masyarakat dusun Ba’basondong beragama Islam, adanya dana zakat fitrah, dan masih banyak masyarakat tidak mampu, sehingga hal itu sangat membantu dan mendukung pendistribusian zakat fitrah.
-
ItemHUBUNGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP AHLI WARIS STUDI KASUS DI DESA ADOLANG KECAMATAN PAMBOANG KABUPATEN MAJENE(REPOSITORI STAIN MAJENE, 2021) CICI HIJRIAHPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembagian harta waris menurut hukum adat dalam perspektif hukum Islam. Apakah hukum Islam dalam pembagian harta warisan mempengaruhi hukum adat di Desa Adolang Kecamatan Pamboang. Bagaimana hubungan antara Hukum Islam dan Hukum adat terhadap ahli waris di Desa Adolang Kecamatan Pamboang. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data dalam penelitian ini adalah hasil dari informan tentang bagaimana hubungan hukum islam dan hukum adat dalam pembagian harta waris.Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah dari Informan yang ada di Desa Adolang Kecamatan Pamboang, teknik pengumpulan data melakukan teknik observasi, wawancara, dan teknik dokumentasi Kemudian data yang diperoleh tersebut di analisis secara deskriptif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pembagian harta warisan ada dua proses. (a).Proses pembagian yang dilakukan semasa pewaris hidup. (b). Proses pewarisan setelah pewaris wafat. dalam pembagian warisan baik proses A dan B harus dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga yang dihadiri pewaris dan ahli waris. Pembagian warisan tidak lepas dari hukum adat yaitu 1:1 (2). Pengaruh hukum islam terhadap hukum adat sangat tidak berpengaruh bagi masyarakat Adolang dikarenakan tokoh Agama kurang mensosialisasikan tentang hukum fara’id. (3) Hubungan antara hukum Islam dan hukum adat tidak berhubungan karena pembagian harta warisan yang ada di Desa Adolang menggunakan cara bermusyawarah atau perdamaian.Saran peneliti bagi Masyarakat khususnya yang ada di Desa Adolang yaitu untuk mempelajari dan mengamalkan bagaiman cara pembagian harta warisan dengan ketentuan syariat Islam. Implikasi penelitian mengingat hukum kewarisan Islam sangat pentung sekali untuk dikembangkan, maka lepada masyarakat Islam umumnya diserahkan untuk dapat mempelajari dan sekaligus mengamalkan sesuai dengan ketentuan syariat dan hendaknya mampu memberikan penyuluhan tentang hukum islam kewarisan.
-
ItemEFEKTIVITAS PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGASI) PADA MASA PANDEMI DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 B POLEWALI(REPOSITORI STAIN MAJENE, 2021) MUH. IRSYAD FATTAHSistem persidangan secara elektronik merupakan jawaban Mahkamah Agung terhadap kondisi di era pandemi dan kemajuan zaman yang semakin berbasis teknologi. Pengadilan Agama Polewali menerapkan sistem e- Litigasi untuk menghindari penularan virus corona dan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. akan tetapi berdasarkan data yang dihimpun oleh peneliti, yakni sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 hanya 22 perkara saja yang diselesaikan secara e-Litigasi, untuk dugaan sementara penerapan e-Litigasi dinilai tidak efektif, kebanyakan pengguna tidak mengerti tentang bagaimana cara Persidangan secara elektronik, banyak dari mereka yang gagap teknologi dan masih banyak daerah yang belum memiliki kualitas jaringan stabil. Tentunya ini akan mempengaruhi suasana bersidang. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Dalam pengumpulan data peneliti melakukan wawancara secara mendalam , observasi dan dokumentasi. Sedangkan tekhnik dalam pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan cara reduksi data yaitu dengan merangkum, memilah hal-hal penting dan membuang yang tidak perlu dan menyederhanakan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : Efektivitas persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali dinilai tidak efekif, karena dari 5 faktor tersebut merupakan indikator untuk mengukur sebuah efektivitas hukum belum terpenuhi, hanya faktor hukum, faktor penegak hukum dan faktor sarana yang terbilang efektif, sedangkan faktor masyarakat dan budaya tidak terpenuhi. Persidangan secara elektronik mendukung adanya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta memudahkan para pihak pencari keadilan. Selain dari faktor pendukung persidangan secara elektronik mempunyai beberapa penghambat dalam penerapannya, diantaranya banyaknya masyarakat yang kurang memahami persidangan secara elektronik dan belum meratanya internet di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali. Perkembangan zaman akan begitu cepat, kepada Mahkamah Agung sudah seharusnya melakukan terobosan baru dan lebih memberikan penekanan kepada masyarakat dan para penegak hukum terkait persidangan secara elektronik ini. Dan Pengadilan Agama Polewali mesti lebih memperhatikan hal-hal yang menjadi penghambat dalam Persidangan secara elektronik sehinga dapat menjadikan bahan evaluasi dan meningkatkan kualitas kerja para pegawai. Terkhusus untuk masyarakat sebagai pencari keadilan, agar lebih aktif dan terbuka mencari informasi perkembangan di lingkungan peradilan serta mencoba untuk terus menambah pengetahuan terutama dalam hal teknologi.
-
ItemEFEKTIVITAS UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DALAM MENURUNKAN ANGKA PERNIKAHAN USIA DINI DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR (Studi di Pengadilan Agama Polewali Mandar)(REPOSITORI STAIN MAJENE, 2021) ALFIAN ALGHIFARIPenelitian ini membahas tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 terhadap kondisi perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahani juga mengetahui tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dibawah umur di Kabupaten Polewali Mandar, dan untuk mengetahui dan memahami faktor yang menjadi penyebab penghambat Efektivitas Undang-Undang ini. Penilitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis, adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder (studi kepustakaan dengan cara menelaah atau menganalisa buku-buku, literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan skripsi penulis). Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Polewali dengan melakukan wawancara langsung ke hakim yang bertugas memeriksa dan memutuskan perkara dispensasi perkawinan, serta mengambil data di Staf Pengadilan Agama Polewali. Selama meneliti di instansi terkait, adapun hasil penelitian yang peneliti peroleh yaitu: 1) Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap perkawinan di bawah umur hasilnya adalah kurang Efektif. 2) faktor-faktor yang manjadi penghambat penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah faktor ketakutan orang tua, faktor hamil diluar nikah, faktor pendidikan, dan faktor ekonomi, pendidikan, dan budaya. Implikasi dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara umum tentang dampak perkawinan di bawah umur dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya menikah tepat waktu agar tujuan perkawinan dapat terwujud sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
-
ItemEFEKTIVITAS BERPERKARA SECARA ELEKTRONIK(E-COURT) DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B)(REPOSITORI STAIN MAJENE, 2021) KAIMUDDINSistem persidangan elektronik merupakan jawaban terhadap tantangan kemajuan zaman, dan mewujudkan cita cita Mahkamah Agung dalam menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Maka adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Bagaimana pelaksaan berperkara menggunakan e-Court di Pengadilan Agama Polewali, (2) Apa faktor yang menghambat pelaksaan pendaftaran secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali, (3) Bagaimana upaya Pengadilan Agama Polewali dalam mengektektifkan penggunaan aplikasi e-Court. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti adalah klarifikasi data, reduksi data, mengola data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pendaftaran secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali belum efektif, faktor yang merupakan indikator untuk mengukur efektivitas penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali, hanya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, yang dapat dikatakan efektif, sedangkan faktor masyarakat, dan faktor budaya belum dapat dikatakan efektif. Pengadilan Agama Polewali sudah melakukan beberapa upaya dalam menerapankan persidangan secara elektronik, diantaranya mempersiapkan Hakim yang professional, melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik, menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan persidangan secara elektronik, mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk mengoprasikan aplikasi persidangan elektronik, melakukan evaluasi dan pembaharuan dalam penerapan aplikasi persidangan secara elektonik, dan bekerjasama dengan pos bantuan hukum dalam merealisasikan persidangan secara elektronik.
-
ItemMAJELIS TA'LIM AS SOCIALIZATION MEDIA OF CHILD PROTECTION IN WEST SULAWESI(http://jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article/view/923, Repository STAIN Majene, 2021) Abdul Rahman ; Anwar SadatThe enactment of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection is intended to protect children and guarantee their rights to live, grow, develop, and participate optimally following human dignity and get protection from violence and discrimination. It could be achieved through increasing awareness of the rights and obligations and the responsibility of the involved parties, especially parents because they are the first and foremost in contact with children. In the context of the Law socialization, research is needed to find an appropriate and effective socialization model especially for women (mothers) through religious-social activities. One of them is majelis ta'lim program. This research used a normative-empirical research type. Normative research was used through the interpretation of grammatical and authentic legal methods. Empirical research was conducted by a teleological interpretation method to know the extent of the legal norm according to the community’s attitudes, behaviors, and compliance. Data were collected through the study of literature and empirical studies using interview guidelines and questionnaires. The research results showed that the developed socialization model could solve the most fundamental and urgent literature and the wider community’s interests. In protecting the community-based program, the issue is not merely children in conflict with the law. It includes a larger unit of interaction, such as parents, family, peers, environment, and wider social institutions