Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
1 - 5 of 161
-
ItemTinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli HP Bekas di Desa Bungadidi Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan(Repository STAIN MAJENE, 2025-12-24)ABSTRAK Nama : Dinda Nur Afresa NIM : 20256121063 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah Judul : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli HP Bekas di Desa Bungadidi Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan Penelitian ini membahas tentang 1) Bagaimana praktek jual beli hp bekas di Desa Bungadidi Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan, 2) Bagaimana perlindungan konsumen dalam jual beli hp bekas menurut perspektif hukum positif dan 3) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli hp bekas di Desa Bungadidi Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian field research dengan menggunakan metode penelitian studi kasus dengan tujuan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas pada setiap masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat. Sumber data yang digunakan bersumber dari hasil observasi, wawancara dengan masyarakat yang melakukan praktik jual beli HP bekas. Serta menggunakan pendekatan penelitian Yuridis empiris, Teologi normatif syar’i dan pendekatan sosiologis hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik jual beli HP bekas di Desa Bungadidi berlangsung secara informal namun mengutamakan kejujuran dan tanggung jawab. Penjual memperoleh HP dari trade-in, distributor, atau marketplace, dengan kelengkapan bervariasi dan pengecekan keaslian melalui IMEI. Informasi kondisi disampaikan secara jujur, tersedia garansi singkat, dan solusi jika ada keluhan. Perlindungan konsumen dalam jual beli hp bekas menurut perspektif hukum positif, dari perspektif KUHPerdata, transaksi jual beli HP bekas diDesaBungadidi memenuhisyaratsah perjanjian (Pasal1320), kewajiban penjual (Pasal1491–1498),serta perlindungan atas cacat tersembunyi(Pasal 1504), dengan adanya kesepakatan, objek jelas, penyerahan tepat, dan jaminan kepemilikan. Dalamtinjauan KUHP, praktik ini tidak melanggar Pasal378 tentang penipuan atau Pasal 480 tentang penadahan, karena tidak ditemukan unsur tipu daya atau HP hasil kejahatan., jual beli ini mencerminkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti nilai ketuhanan (tauhid) melalui kejujuran dan tanggung jawab, keadilan (al- ‘adālah) melalui perlindungan hak penjual dan pembeli, serta meneladani akhlak kenabian (nubuwwah) seperti amanah, tabligh, dan fathanah. Selain itu, transaksi dilakukan atas dasar kerelaan (al-ḥurriyyah), kehalalan objek dan akad (al-ibāhah), serta kemudahan (al-taisīr) dalam proses jual beli yang fleksibel Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan solusi yang harus di lakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu Pelaku usaha harus jujur dan transparan, konsumen perlu paham haknya, pemerintah desa wajib memberi pembinaan, dan peneliti selanjutnya disarankan mengkaji aspek digitalisasi, dampak sosial ekonomi, serta regulasi perlindungan konsumen. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Hukum Ekonomi Syariah, Jual beli hp bekas.
-
ItemTinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pertanggungjawaban J&T Express Balanipa kepada Konsumen dalam Jual Beli Barang secara Online(Repository STAIN MAJENE, 2025-12-24)ABSTRAK Nama : Djihan Azhar NIM : 20256120064 Program Studi : Hukum Ekonomi dan Syariah Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pertanggungjawaban J&T Express Balanipa kepada Konsumen dalam Jual Beli Barang secara Online _________________________________________________________________ Dalam praktik jual beli online, sering terjadi hambatan dalam pengiriman barang, baik karena faktor alam maupun kelalaian jasa pengiriman. Secara hukum, perusahaan wajib mengganti kerugian konsumen, namun ganti rugi yang diberikan sering kali tidak sesuai harapan, sehingga menimbulkan ketimpangan tanggung jawab. Hal ini juga dirasakan oleh konsumen J&T Express Balanipa, yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji: 1.) Pertanggungjawaban hukum J&T Express Balanipa terhadap konsumen terkait pengiriman barang dalam jual beli online, 2.) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pertanggungjawaban tersebut. Menjawab permasalahan tersebut peneliti dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis, konseptual muamalah, dan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan ganti rugi oleh J&T Express Balanipa untuk barang tanpa asuransi belum mencerminkan prinsip hukum ekonomi syariah seperti kemaslahatan, keadilan, keseimbangan, perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), dan tanggung jawab. Kebijakan ini lebih menguntungkan pihak perusahaan dan merugikan konsumen. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi STAIN Majene, pembaca, dan peneliti selanjutnya dalam memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pertanggungjawaban jasa pengiriman barang oleh J&T express Balanipa dalam jual beli online. Kata Kunci: J&T Express Balanipa, Pertanggungjawaban, Hukum Ekonomi Syariah
-
ItemSistem Penetapan Volume Timbangan Barang pada Jasa ....Pengiriman J&T Express Cabang Balanipa Ditinjau dalam ....Perspektif Hukum Ekonomi Syariah(Repository STAIN MAJENE, 2025-12-24)ABSTRAK Nama : Ulfa Maulin NIM : 20256120066 Program Studi : Hukum Ekonomi dan Syariah Judul : Sistem Penetapan Volume Timbangan Barang pada Jasa ....Pengiriman J&T Express Cabang Balanipa Ditinjau dalam ....Perspektif Hukum Ekonomi Syariah __________________________________________________________________ Keberadaan perusahaan jasa pengiriman di era modern ini semakin memudahkan dan menguntungkan masyarakat dalam konteks jual beli barang secara online. Meski demikian, penulis menemukan sebuah kasus yang kurang menguntungkan pihak konsumen dan problematis dari sudut pandang hukum ekonomi Islam. Kasus tersebut adalah penetapan volume timbangan barang atau pembulatan oleh jasa pengiriman J&T Express Cabang Balanipa. Karena itu, penelitian ini mencoba menganalisis: 1.) Bagaimana Mekanisme dan Dampak Tingkat Kepercayaan Konsumen terhadap Penetapan Volume Timbangan di J&T Express Balanipa, 2). Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Volume Timbangan tersebut. Untuk menjawab dua masalah di atas, penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris dan peneltian lapangan dengan tiga pendekatan; teologis-normatif, sosiologis, dan konseptual muamlah. Menurut penulis, jenis dan pendekatan ini kompatibel digunakan dalam menganalisis dua rumusan masalah di atas. Hasil penelitian ini menunjukkan mayoritas konsumen J&T Express Balanipa merasa dirugikan dengan adanya pembulatan timbangan yang diterapkan oleh J&T Express Balanipa. Sistem pembulatan yang dilakukan oleh J&T Express Balanipa bertentangan dengan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibenarkan dalam perspektif ekonomi syariah (Islam). Hal ini karena ia bertentangan dengan sejumlah prinsip ekonomi syariah itu sendiri, yaitu tidak adanya transparansi informasi verbal oleh pihak J&T Express Balanipa kepada penjual (pengirim barang) pada saat akad dilakukan, tidak terpenuhinya asas keseimbangan dan keadilan dalam menimbang berat barang, tidak terpenuhinya prinsip amanah, dimana masing-masing pihak harus memiliki niat baik dalam bertransaksi dan tidak dibenarkan mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya, kemudian pembulatan tersebut berpotensial besar mengandung praktik riba, dan tidak terpenuhinya salah satu unsur syarat sahnya akad, yaitu syarat kebebasan dalam pernyataan kehendak akad (sigat akad) Penelitian ini secara implikatif memberikan manfaat berupa pemahaman baru dan kritis mengenai sistem penetapan volume timbangan berat barang yang diterapkan J&T Express Balanipa, khusunya ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penulis berharap, implikasi ini dapat tertuju kepada masyarakat Balanipa, J&T Express Balanipa sendiri, demikian juga untuk instansi STAIN Majene, peneliti, dan dapat menjadi rujukan bagi para calon peneliti selanjutnya.
-
ItemPraktik Penyalahgunaan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Bersubsidi Di SPBU Tinambung (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)(Repository STAIN MAJENE, 2025-12-24)Nama : Tasya Aprilia Nim : 20256121050 Judul Skripsi : Praktik Penyalahgunaan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Bersubsidi Di SPBU Tinambung (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah) Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab praktik penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di SPBU Pertamina Tinambung serta tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap indikasi penyalahgunaan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami fenomena penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi dalam konteks sosial yang lebih luas dan dengan pendekatan teologi normative syariah yaitu metode pendekatan suatu masalah yang di dasarkan pada hukum islam, baik yang berasal dari al-qur’an dan al-hadist, kaidah-kaidah fikih maupun pendapat para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penyalahgunaan surat rekomendasi, antara lain keterlibatan manajemen SPBU dalam praktik kolusi, pengawasan yang kurang efektif dari pihak berwenang, serta tekanan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk terlibat dalam praktik ilegal. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak penyalahgunaan dan normalisasi praktik ilegal juga menjadi faktor signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa wewenang dalam ranah perizinan, yang seharusnya dijalankan sesuai dengan prinsip- prinsip administrasi pemerintahan yang baik, mengalami disfungsi di lapangan. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini secara fundamental melanggar prinsip keadilan distributif (Al-'Adalah), merugikan kesejahteraan umum (Maslahah), menimbulkan ketidakpastian (Gharar), dan bertentangan dengan etika serta moralitas Islam (Akhlaq), termasuk larangan terhadap praktik curang dan penipuan, sebagaimana ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an seperti Al-Baqarah (2:275-279) dan An-Nahl (16:90). Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya reformasi kebijakan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi BBM bersubsidi, peningkatan integritas operasional SPBU, penerapan sanksi tegas, serta edukasi masyarakat mengenai prinsip- prinsip Hukum Ekonomi Syariah untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan. Bagi pemerintah daerah, disarankan untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap realitas sosial-ekonomi masyarakat dan memperkuat peran tokoh agama dalam mengedukasi etika ekonomi Islam. Kata Kunci: Penyalahgunaan surat rekomendasi, hukum ekonomi syariah, keadilan dan distribusi
-
ItemPandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Jual Beli Sperma Hewan (Studi Kasus Peternak Sapi di Desa Buku Kecamatan Mapilli)(Repository STAIN MAJENE, 2025-12-24)ABSTRAK Nama Nim Program Studi Judul : Meliana : 20256121072 : Hukum Ekonomi Syariah : Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Jual Beli Sperma Hewan (Studi Kasus Peternak Sapi di Desa Buku Kecamatan Mapilli) Penelitian mengkaji tentang 1) penerapan praktik jual beli sperma hewan di Desa Buku Kecamatan Mapilli 2) pandangan tokoh agama terhadap praktik Jual Beli Sperma Hewan di Desa Buku Kecamatan Mapilli. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama, peternak sapi, serta pihak terkait lainnya, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk data dan dari data tersebut diambil Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) praktik jual beli sperma hewan di Desa Buku dilakukan dengan metode inseminasi buatan, di mana peternak membeli sperma sapi kepada mantri hewan sebagai tenaga ahli atau inseminator sekaligus menyewa jasa mantri hewan untuk melakukan penyuntikan. 2) pandangan tokoh agama, mayoritas menilai praktik ini boleh dilakukan selama jelas manfaatnya, dilakukan oleh tenaga ahli, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mereka menilai bahwa sperma hewan bukanlah benda najis dan memiliki nilai manfaat dalam proses pengembangbiakan, sehingga dapat diperjualbelikan dalam kategori muamalah. Berdasarkan temuan peneliti di atas, penulis mengajukan beberapa implikasi, yaitu: 1) bagi peternak p, erlu lebih teliti dalam praktik jual beli semen beku dengan memperhatikan kejelasan takaran, label, serta bukti serah terima, 2)mantri hewan, disarankan meningkatkan kualitas dan keberhasilan inseminasi buatan melalui prosedur yang tepat serta edukasi yang jelas kepada peternak.